BHARABAS MEDIA, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau meminta Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat tetap terjaga di tengah meningkatnya antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Persoalan tersebut menjadi perhatian karena antrean panjang tidak hanya menyita waktu masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas dan ketertiban umum. Hal itu dibahas dalam audiensi Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto, bersama Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fanda Chrismianto, di Ruang Kerja Wakil Gubernur Riau, Kamis (8/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, SF Hariyanto meminta Pertamina segera memastikan penyaluran BBM berjalan sesuai kebutuhan masyarakat, terutama di SPBU yang mengalami antrean. Ia juga meminta pengawasan diperkuat terhadap dugaan penimbunan atau penyalahgunaan BBM oleh oknum tertentu.

“Kita minta persoalan antrean BBM ini segera ditertibkan, termasuk apabila ada oknum yang melakukan penimbunan dan memanfaatkan kondisi yang terjadi. Jangan sampai masyarakat dirugikan dan persoalan ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” tegas SF.

SF juga meminta Pertamina memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kondisi ketersediaan dan kuota BBM serta langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi persoalan di lapangan. Menurutnya, Riau sebagai daerah penghasil minyak berharap kebutuhan BBM masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

“Pertamina perlu menjelaskan kondisi ketersediaan dan kuota BBM serta langkah yang dilakukan untuk mengatasi antrean ini. Riau sebagai daerah penghasil minyak tentunya berharap kebutuhan BBM masyarakat dapat terpenuhi dengan baik dan tidak menimbulkan gejolak,” tambahnya.

Selain memastikan pasokan, SF meminta koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Kepolisian diperkuat untuk mengurai antrean kendaraan di SPBU. Menurutnya, penanganan harus dilakukan secara terukur agar antrean tidak berkembang menjadi persoalan lalu lintas maupun ketertiban umum.

“Antrean panjang ini jangan sampai menghabiskan waktu masyarakat, menimbulkan kemacetan, dan mengganggu kelancaran lalu lintas. Kita ingin persoalan ini diselesaikan dengan baik melalui koordinasi bersama, sehingga masyarakat tetap mendapatkan pelayanan BBM dengan aman dan tertib,” ujarnya.

Sementara itu, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fanda Chrismianto, mengatakan pelayanan BBM dan LPG kepada masyarakat membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan di daerah. Menurutnya, koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam menghadapi dinamika pelayanan energi di lapangan.

“Pertamina dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik BBM maupun LPG, tentu tidak pernah bisa sendirian. Kami membutuhkan support dan dukungan dari stakeholder yang ada di daerah untuk menjaga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik,” terangnya.

Terkait kondisi pasokan, Fanda menjelaskan situasi geopolitik di Timur Tengah turut memberikan dampak terhadap ketersediaan BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, serta memberikan tekanan terhadap beban anggaran. Untuk menjaga kelancaran distribusi, Pertamina telah meningkatkan pasokan yang disalurkan ke SPBU sekitar 28 persen dan menambah jumlah mobil tangki.

“Kondisi geopolitik Timur Tengah memberikan dampak terhadap ketersediaan BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, dan juga memberikan tekanan terhadap beban anggaran. Kami sudah menambah pasokan yang disalurkan ke SPBU sekitar 28 persen, menambah jumlah mobil tangki, dan terus melakukan upaya untuk mengatasi kondisi ini,” jelasnya.

Fanda menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Pemprov Riau dalam membangun koordinasi dengan Pertamina. Ia berharap setiap persoalan yang muncul di lapangan dapat dibahas dan dicarikan solusi bersama sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.

“Pak Gubernur menyambut baik kami sebagai pejabat baru dan sangat terbuka untuk berkolaborasi serta bersinergi memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pesan beliau agar kerja sama yang sudah baik ini terus dijaga, setiap permasalahan didiskusikan bersama, dicarikan solusinya bersama, dan tujuan akhirnya adalah pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik,” pungkasnya.

Di sisi lain, SF Hariyanto juga meminta Pertamina segera menyelesaikan kewajiban perpajakan yang masih menjadi tanggung jawab perusahaan kepada pemerintah daerah. Ia berharap seluruh kewajiban dan aspek kerja sama antara Pertamina dan Pemerintah Provinsi Riau berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat.

“Kita juga meminta kewajiban perpajakan yang masih menjadi tanggung jawab Pertamina kepada pemerintah daerah segera diselesaikan. Semua kewajiban harus kita pastikan berjalan sesuai aturan agar hubungan kerja sama antara pemerintah daerah dan Pertamina semakin baik,” tuturnya. (rls/pri)