BHARABAS MEDIA, PEKANBARU -- Kerja Sama Antar Daerah (KAD) antara Provinsi Riau dan Sumatera Utara mulai diwujudkan dalam transaksi pangan secara konkret. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (NK) jual-beli secara business-to-business (B2B) sekaligus transaksi perdana komoditas beras dan cabai merah.

Kerja sama yang difasilitasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Riau bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Riau tersebut melibatkan dua pembeli dari Riau dan enam produsen atau kelompok tani dari sejumlah sentra pangan di Sumatera Utara.

Dua pembeli dari Riau yang terlibat yakni PT Riau Pangan Bertuah dan PT Sarana Pangan Madani. Sementara dari Sumatera Utara, mitra produsen berasal dari Kabupaten Serdang Bedagai, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Tapanuli Selatan dan Batubara.

Penandatanganan kerja sama tersebut disaksikan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi, Kepala Perwakilan BI Sumatera Utara Ameriza M. Moesa, Kepala Perwakilan BI Riau Panji Achmad, Kepala Perwakilan BI Sibolga Riza Putera dan Kepala Perwakilan BI Pematangsiantar Ahmadi Rahman.

Berbeda dengan kerja sama yang berhenti pada dokumen komitmen, KAD Riau-Sumatera Utara langsung diwujudkan melalui transaksi riil antarpelaku usaha.

PT Riau Pangan Bertuah merealisasikan pembelian 200 kilogram cabai merah dari Kelompok Tani Gapeca Sergai serta 5 ton beras dari Kelompok Tani Harapan Desa Pematang Pelintahan. Sementara PT Sarana Pangan Madani membeli 1 ton beras dari kelompok tani yang sama.

Dengan demikian, transaksi perdana KAD Riau-Sumatera Utara mencapai 6 ton beras dan 200 kilogram cabai merah.

Realisasi tersebut kemudian ditandai dengan pelepasan armada perdana yang membawa komoditas pangan dari Sumatera Utara menuju Riau.

Komoditas yang tiba di Riau selanjutnya akan disalurkan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Kios Pengendalian Inflasi Pangan. Skema tersebut diharapkan membuat pasokan dari kerja sama antardaerah dapat lebih cepat masuk ke pasar dan mendukung stabilisasi harga pangan di masyarakat.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumatera Utara, Ameriza M. Moesa, mengapresiasi langkah BUMD pangan Riau dalam memperkuat pasokan pangan melalui kerja sama antardaerah.

Menurutnya, pengendalian inflasi tidak cukup hanya dilakukan dengan mendorong produksi. Rantai tata niaga dan distribusi juga harus diperkuat agar komoditas dari sentra produksi dapat sampai ke daerah konsumen dengan lebih efisien.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Riau, Panji Achmad, mengatakan kerja sama dengan Sumatera Utara merupakan langkah pre-emptive untuk memperkuat ketahanan pasokan pangan Riau.

Sumatera Utara dipilih sebagai salah satu mitra strategis karena memiliki kedekatan geografis dengan Riau, sekaligus menjadi salah satu daerah penghasil berbagai komoditas pangan yang dibutuhkan Riau.

“KAD Riau-Sumut merupakan langkah pre-emptive dalam memperkuat ketahanan pasokan pangan dengan memanfaatkan kedekatan geografis dan potensi sentra produksi Sumatera Utara,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, juga mengapresiasi sinergi yang terbangun antara pemerintah daerah, Bank Indonesia dan pelaku usaha.

Menurutnya, kerja sama antardaerah perlu diarahkan pada kegiatan yang konkret dan berkelanjutan, terutama dalam memastikan ketersediaan pasokan pangan.

Realisasi transaksi perdana tersebut diharapkan menjadi awal dari kesinambungan pasokan komoditas pangan dari Sumatera Utara ke Riau.

KAD tersebut dinilai penting karena Riau masih bergantung pada pasokan dari luar daerah untuk sejumlah komoditas pangan strategis. Dengan memanfaatkan kedekatan geografis Sumatera Utara, distribusi diharapkan dapat berlangsung lebih efisien sekaligus menekan risiko gejolak harga akibat gangguan pasokan.

Selain beras dan cabai merah, kerja sama KAD tersebut juga mencakup komoditas bawang merah. Keenam mitra produsen Sumatera Utara yang terlibat merupakan kelompok tani dan pelaku usaha dari berbagai sentra produksi, termasuk binaan Bank Indonesia serta gabungan petani milenial.

Kerja sama ini juga diharapkan menjadi salah satu instrumen pengendalian inflasi di Riau, terutama dalam menghadapi periode permintaan pangan yang biasanya meningkat menjelang Natal dan Tahun Baru.

Dengan dimulainya transaksi perdana, KAD Riau-Sumatera Utara tidak lagi sebatas komitmen antardaerah di atas kertas, tetapi mulai bergerak melalui arus barang dan transaksi langsung antarpelaku usaha.

Pemerintah daerah dan Bank Indonesia berharap pola tersebut dapat terus diperluas sehingga pasokan pangan dari sentra produksi Sumatera Utara mampu mendukung kebutuhan masyarakat Riau dan menjaga harga komoditas pangan tetap dalam rentang yang wajar. (rls/pri)