BHARABAS MEDIA, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menegaskan hingga saat ini belum menerima pembiayaan Climate Action and Reduction of Emissions for Green Economy in Riau Province (CARE for Green Riau) dari United Nations Development Programme (UNDP).

Seperti diisukan Pemprov Riau telah menerima dana sekitar 66,2 miliar dari program UNDP.  Isu tersebut terlangsung dibantah Pemprov Riau karena dinilai informasi itu menyesatkan masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri), SF Hariyanto mengatakan, jika Pemprov Riau hingga saat ini belum menerima bantuan anggaran seperti yang diisukan Rp66,2 miliar itu dari UNDP.

"Kami saja bingung dapat informasi itu. Saya tanya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau tidak tau, saya tanya Kepala BPKAD juga tidak tau. Berita-berita yang menyebutkan Pemprov Riau terima bantuan Rp66,2 miliar itu tidak ada sama sekali alias hoaks. Jadi biar clear dan clean semua," tegas Plt Gubri, Rabu (20/5/2026).

Sementara itu, Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau, Purnama Irawansyah menambahkan, jika pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait beredarnya informasi Pemprov Riau sudah terima pembayaran karbon Rp66,2 miliar.

"Jadi kami sudah konfirmasi ke pihak UNDP, UNEP dan FAO terkait berita yang beredar saat ini, dan mereka menegaskan tidak mengetahui itu angka dari mana dan sumbernya dari mana," kata Purnama, Rabu (20/5/2026).

Sebab, lanjut Purnama, sejak UNEP berada di Indonesia tahun 2013 tidak pernah memberikan bantuan berupa dana ke pemerintah daerah. Namun mereka hanya memberikan bantuan berupa pendampingan teknis.

"Jadi ada dua hal saja yang dibantu, yakni

Technical Assistant (Asisten Teknis) dan

Capacity Building (pembangunan kapasitas). Seperti membantu pegawai DLHK bagaimana cara membaca peta dan sebagainya," terangnya.

"Tadi pagi juga saya baru bertemu dengan pihak UNDP, mereka kaget juga mendengar informasi itu. Mereka menegaskan jika tidak pernah menyalurkan bantuan uang ke pemerintah daerah," tegasnya.

Plt Kepala DLHK Provinsi Riau, M Job Kurniawan juga mengaku tidak mengetahui, informasi yang beredar Riau terima bantuan dana karbon sebesar Rp66 miliar lebih angka itu dari mana.

"Kita tidak tau mereka dapat angka dari mana. Kita cuma minta bantu persiapan lima dokumen untuk pembiayaan Climate Action and Reduction of Emissions for Green Economy in Riau Province (CARE for Green Riau) dari United Nations Development Programme (UNDP). Itu kita dibantu UN-REDD Programe, UNEP dan FAO.

"Kalau pun ada muncul angka Rp66 miliar itu mereka lah yang tau. Sebab saat ini masih tahapan persiapan (readiness). Jadi Pemprov Riau fokus menyiapkan berbagai arsitektur REDD+ untuk dapat submit (terhubung) ke mekanisme pasar karbon global, sehingga ditahapan ini Pemprov Riau belum menerima pembayaran apapun terhadap nilai ekonomi karbon-nya," tukasnya. (rls/pri)