BHARABAS MEDIA, PEKANBARU — Pemprov Riau optimis pertumbuhan ekonomi di tahun 2026 akan berjalan sesuai dengan proyeksi Bank Indonesia (BI)—sebagaimana yang telah digambarkan dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025.

Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, kepada wartawan, Jumat malam, 28 November 2025.

Dia menyebut, Pemprov Riau tetap optimis bahwa proyeksi inflasi dan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 berada dalam jalur positif. “Bahwa sejumlah indikator tadi menunjukkan kemampuan Riau untuk mencapai target tersebut,” katanya.

Syahrial menjelaskan, inflasi Riau sempat berada pada posisi tertinggi, namun angka tersebut kini berhasil ditekan hingga 3,5%. Menurutnya, penurunan ini membuktikan bahwa berbagai program intervensi yang dilakukan pemerintah bersama TPID, berjalan efektif.

“Beberapa langkah strategis yang dilakukan, di antaranya operasi pasar murah serta kerja sama pasokan cabai dengan Kabupaten Magelang yang dilaksanakan melalui BUMD. Program tersebut terbukti membantu meredam gejolak harga pangan untuk di daerah,” jelas Syahrial Abdi.

Di tahun 2026, kata dia, Pemprov Riau semakin optimis dengan pertumbuhan ekonomi akan sesuai proyeksi karena akan ditopang oleh potensi besar pada sektor hilirisasi sawit. Adapun sektor ini, hingga kini masih menjadi primadona bagi para investor untuk menanamkan modal investasinya.

“Kami juga percaya bahwa sektor kelapa sawit masih akan menjadi penggerak utama ekonomi Riau, dan peluangnya untuk tumbuh lebih besar dalam beberapa tahun ke depan,” ujarnya.

Di tahun 2026, kata dia, akan ada intervensi pemerintah pusat yang lebih besar melalui program replanting kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), dengan jumlah mencapai 27 ribu hektare—melanjutkan agenda replanting 2024–2027.

Kontrak kerja antara Kementerian Pertanian dan penyedia penangkar BUMD telah diteken, sehingga pergerakan ekonomi di wilayah pesisir diprediksi semakin menguat. “Subsektor perkebunan dan pertanian tetap menjadi kekuatan utama kita,” ujar Syahrial.

Selain itu, tantangan lain yang sempat dijelaskan dalam PTBI 2025, yakin soal kondisi cuaca sepanjang tahun yang cukup berkontribusi positif mendukung masa tanam dan hasil panen sejumlah komoditas pertanian dan perkebunan di Riau. “Laporan terakhir yang saya terima, Dinas Pertanian telah menyalurkan semua bibit, baik padi, cabai, dan jagung ke berbagai daerah untuk memperkuat ketahanan pangan,” sebutnya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa inflasi Riau secara historis cenderung meningkat pada akhir tahun. Apalagi, beberapa wilayah sentra pasokan pangan telah mengalami penurunan produksi—dan tantangan bencana alam banjir yang terus meningkat—turut memicu kenaikan harga bahan pangan di Provinsi Riau.

Faktor-faktor seperti ini, kata Syahrial, berada di luar kendali pemerintah daerah. Namun, risiko tersebut masih dapat diprediksi menggunakan informasi dari BMKG dan lembaga teknis lainnya, sehingga upaya mitigasi dan antisipasinya bisa segera dilaksanakan.

“Jadi, kami sudah instruksikan kepada seluruh OPD yang membina petani, pekebun, dan daerah penghasil komoditas. Hal ini diperlukan untuk memastikan rantai pasok tetap terjaga, mengingat sebagian besar kebutuhan harian masyarakat Riau didatangkan dari luar daerah,” ujar Syahrial Abdi.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Riau akan terus memperkuat koordinasi dalam rapat TPID secara rutin. Setiap potensi gejolak harga bisa segera direspons melalui langkah antisipatif.

Syahrial menyebut bahwa dalam dua tahun terakhir pola pengendalian inflasi di Riau semakin jelas dan terukur. Setiap masalah yang muncul telah memiliki pola intervensi yang mapan sehingga respons dapat dilakukan dengan cepat.

“Dengan pola yang sudah terbentuk, saya yakin pengendalian inflasi di Riau saat ini sudah on the track,” tegasnya.(rls/pri)